Wagub Sumbar Vasko Ruseimy: Kita Harus Berani Memangkas Birokrasi yang Berbelit-belit
PADANG, MK News – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk melakukan reformasi birokrasi secara radikal. Dalam sebuah acara diskusi publik di Padang, Kamis (13/6/2026), Vasko menyatakan bahwa efisiensi pelayanan publik tidak akan tercapai jika pemerintah daerah masih mempertahankan struktur dan prosedur kerja yang kaku serta berbelit-belit.
“Kita harus berani memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Masyarakat dan investor tidak butuh janji, mereka butuh kepastian dan kecepatan layanan,” ujar Vasko Ruseimy dengan tegas.
Sederhanakan Izin, Percepat Investasi
Vasko menyoroti bahwa salah satu hambatan utama masuknya investasi ke Sumatera Barat adalah lamanya proses perizinan. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk menyederhanakan alur persetujuan.
“Birokrasi itu ada untuk melayani, bukan untuk mempersulit. Jika ada aturan yang tumpang tindih atau prosedur yang tidak lagi relevan di era digital, hapus atau revisi. Jangan biarkan investor menunggu berbulan-bulan hanya untuk tanda tangan yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari,” tambahnya.
Vasko juga menekankan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi layanan daerah lainnya harus dimaksimalkan, bukan sekadar menjadi pajangan digital tanpa integrasi data yang nyata.
Perang Terhadap Korupsi dan Pungli
Lebih lanjut, Vasko Ruseimy menghubungkan pemangkasan birokrasi dengan upaya pemberantasan korupsi dan pungutan liar (pungli). Menurutnya, prosedur yang panjang dan tidak transparan sering kali membuka celah bagi oknum-oknum nakal untuk meminta imbalan.
“Dengan memangkas rantai birokrasi, kita juga menutup celah korupsi. Transparansi adalah kunci. Setiap proses harus bisa dilacak (traceable) oleh masyarakat. Jika ada pegawai yang masih bermain-main dengan ‘biaya siluman’, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Respon ASN dan Masyarakat
Pernyataan Wagub ini mendapat respons beragam dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagian besar menyambut positif karena dinilai dapat mengurangi beban kerja administratif yang tidak perlu. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih cepat dan berbasis hasil (outcome-based).
Sementara itu, perwakilan asosiasi pengusaha di Sumbar mengapresiasi langkah Vasko. “Ini angin segar. Selama ini, ketidakpastian regulasi dan lambatnya perizinan menjadi momok bagi kami. Kami berharap komitmen Pak Wagub ini diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan,” ujar AE Rina Pangeran,SE, MBA. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar.
Pemerintah Provinsi Sumbar rencananya akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi khusus yang akan melaporkan progres pemangkasan regulasi dan penyederhanaan layanan setiap bulan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
(HT/Redaksi MK News)
