Laporan Dugaan Penipuan Rp2 Miliar Lebih Dilimpahkan ke Polda Sumut, Paul J J Tambunan Pertanyakan Progres Penyelidikan
MK.NEWS.COM2026
MEDAN – Pengacara Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., yang akrab dikenal dengan nama Paul J J Tambunan, mempertanyakan kepastian hukum atas penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp2 miliar yang dialami kliennya, Diana Ritha Panjaitan.
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau tertanggal 26 Agustus 2022. Hingga November 2026, pihak kuasa hukum masih meminta kejelasan mengenai perkembangan dan tindak lanjut penanganan perkara tersebut setelah dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumatera Utara.
Berdasarkan dokumen resmi Ditreskrimum Polda Riau tertanggal 6 November 2025, penyelidikan perkara tersebut telah melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2025.
Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) tersebut dijelaskan sejumlah fakta hasil penyelidikan, termasuk keterangan saksi mengenai dugaan transaksi pembelian tanah, pembayaran melalui transfer rekening, serta keberadaan surat yang diduga palsu.
Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara, penanganan laporan direkomendasikan untuk dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara dengan mempertimbangkan tempat dan waktu kejadian perkara serta kompetensi relatif kepolisian daerah.
Selanjutnya, melalui surat Ditreskrimum Polda Sumut tertanggal 21 November 2025 dengan perihal Undangan Klarifikasi, pihak kepolisian memberitahukan bahwa Unit V Subdit II Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta pemalsuan surat.
Surat tersebut ditujukan kepada pelapor Diana Ritha Panjaitan untuk menghadiri klarifikasi pada 24 November 2025 di Kantor Ditreskrimum Polda Sumut.
Dalam surat itu juga tercantum nama Kanit V AKP J.J. Harahap, S.H., M.H., bersama tim penyelidik, termasuk Ipda F.V. Siregar, S.H., M.H.
Menanggapi perjalanan penanganan perkara tersebut, Paul J J Tambunan mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan, mengingat laporan polisi sudah dibuat sejak Agustus 2022 dan hingga saat ini kliennya masih membutuhkan kepastian mengenai penyelesaian perkara.
“Kami menghormati seluruh proses dan kewenangan penyidik. Namun, sebagai kuasa hukum pelapor, tentu kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak hukum klien kami. Laporan ini sudah dibuat sejak tahun 2022, kemudian dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumut. Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan,” ujar Paul.
Paul secara khusus meminta perhatian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, S.I.K., M.H., agar memberikan atensi terhadap penanganan laporan tersebut.
Menurutnya, perkara yang telah berlangsung selama beberapa tahun harus mendapatkan kejelasan secara administratif maupun substantif, sehingga pelapor tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum.
“Kami meminta kepada Bapak Dirreskrimum Polda Sumut agar memberikan perhatian terhadap laporan klien kami. Sudah hampir empat tahun sejak laporan dibuat, dan sekitar satu tahun sejak penanganannya berjalan di Polda Sumut. Kami berharap ada evaluasi terhadap proses penyelidikan yang telah dilakukan serta kejelasan mengenai langkah hukum selanjutnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Paul meminta penyidik Unit V Subdit II Harda-Bangtah agar memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti yang telah dikumpulkan, perkembangan penyelidikan, serta apakah perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa apabila terdapat kendala dalam proses penyelidikan, penyidik diharapkan menyampaikan penjelasan secara transparan kepada pelapor maupun kuasa hukumnya.
“Kami tidak meminta penyidik memaksakan suatu perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Kami juga tidak ingin mengintervensi kewenangan kepolisian. Akan tetapi, kami meminta adanya kepastian. Jika memang unsur pidana dan bukti yang dibutuhkan telah terpenuhi, tentu harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Sebaliknya, apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan, kami meminta agar hal tersebut disampaikan secara resmi dan disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Paul menambahkan, penegakan hukum tidak semata-mata berbicara mengenai proses menerima laporan masyarakat, tetapi juga menyangkut tanggung jawab aparat penegak hukum untuk memberikan kejelasan atas setiap laporan yang telah ditangani.
Menurutnya, kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami berharap Polda Sumut dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur hukum sejak tahun 2022 justru harus terus menunggu tanpa mendapatkan kejelasan mengenai nasib laporannya. Kami akan tetap mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tutup Paul.
Pihak kuasa hukum berharap Ditreskrimum Polda Sumut dapat memberikan respons dan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pelapor.
Red/Rintho Ararab@MK.NEWS.COM.
