Studi Tiru atau Jalan-Jalan? J.P.M.I Bogor Desak Disnaker Kabupaten Bogor Buka Rincian Anggaran ke Yogyakarta
Bogor,MK NEWS.COM.2026
Koordinator Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (J.P.M.I) DPW Bogor Raya, Hanif Abdullah mempertanyakan secara serius Perjalanan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor bersama sejumlah pejabat/struktur di lingkungan Disnaker ke Yogyakarta yang disebut sebagai kegiatan “studi tiru bersama serikat buruh.”
Kepada media melalu rilis nya tgl (25/8/2026). Bagi kami, persoalannya bukan sekadar pejabat pergi ke Yogyakarta. Persoalannya adalah dari mana sumber anggarannya, berapa uang yang digunakan, siapa yang dibiayai, apa tujuan kegiatannya, dan apa hasilnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
Kalau perjalanan tersebut menggunakan APBD, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang.
Mana surat tugasnya?
Mana agenda resminya?
Mana daftar pesertanya?
Mana rincian anggarannya?
Mana laporan pertanggungjawabannya?
Dan yang paling penting, mana hasil studi tirunya?
Kami juga memperoleh informasi dan dokumentasi mengenai adanya aktivitas Kepala Dinas dan pihak lainnya di kawasan pantai menggunakan kendaraan jenis Jeep.
Saya tegaskan, J.P.M.I tidak sedang menghakimi atau memvonis seseorang bersalah. Tetapi ketika ada informasi mengenai perjalanan pejabat yang berpotensi menggunakan uang atau fasilitas negara, maka pertanyaan publik wajib dijawab dengan data dan dokumen, bukan sekadar narasi.
Kalau memang kegiatan tersebut murni studi tiru, buktikan output-nya.
Kalau memang menggunakan APBD, buka anggarannya.
Kalau seluruh biaya menggunakan uang pribadi, jelaskan sumber pembiayaannya.
Dan kalau terdapat aktivitas di luar agenda kedinasan, jelaskan status serta pembiayaannya.
Yang menjadi perhatian kami juga adalah persoalan efisiensi anggaran.
Di saat pemerintah mendorong efisiensi dan masyarakat terus diminta memahami keterbatasan anggaran, kami mempertanyakan apakah perjalanan tersebut benar-benar memiliki urgensi, manfaat, dan output yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Jangan sampai kata “efisiensi” hanya menjadi slogan dalam dokumen pemerintah, sementara pada praktiknya perjalanan yang tidak jelas manfaatnya tetap dilakukan.
Karena itu, J.P.M.I DPW Bogor Raya tidak ingin persoalan ini berhenti pada klarifikasi internal.
Kami MEMINTA DAN MENDESAK:
-INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR segera melakukan pemeriksaan terhadap sumber anggaran, surat tugas, peserta, rincian biaya, agenda, penggunaan fasilitas pemerintah, hingga laporan pertanggungjawaban perjalanan tersebut.
-BPK PERWAKILAN JAWA BARAT memberikan perhatian dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi ketidakefisienan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, atau persoalan pertanggungjawaban keuangan daerah.
-GUBERNUR JAWA BARAT turun tangan mengevaluasi kepatuhan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebijakan/instruksi efisiensi anggaran yang berlaku.
-BUPATI BOGOR melakukan evaluasi terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
-DPRD KABUPATEN BOGOR menjalankan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan resmi mengenai penggunaan APBD dalam kegiatan tersebut.
Dan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya penyalahgunaan anggaran, pertanggungjawaban yang tidak benar, pemborosan, perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau indikasi kerugian keuangan daerah, maka kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Termasuk meminta KPK memberikan perhatian dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi.
Saya ingin menegaskan satu hal:
KAMI TIDAK ANTI PEJABAT PERJALANAN DINAS.
KAMI ANTI TERHADAP PENGGUNAAN UANG RAKYAT YANG TIDAK JELAS PERTANGGUNGJAWABANNYA.
Kalau memang semuanya benar, tidak ada alasan untuk takut diperiksa.
Justru pemeriksaan akan menjadi cara untuk membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar sesuai aturan.
APBD ADALAH UANG RAKYAT.
JABATAN ADALAH AMANAH.
STUDI TIRU HARUS ADA HASILNYA, BUKAN SEKADAR FOTO.
EFISIENSI HARUS DIJALANKAN, BUKAN SEKADAR DIUCAPKAN.
Dan apabila ada penyimpangan, jangan berharap J.P.M.I akan diam.
BUKA ANGGARANNYA!
BUKA DOKUMENNYA!
PERIKSA KEGIATANNYA!
JIKA TERBUKTI MENYIMPANG, TINDAK!
Disnaker Diminta Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Disnaker Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi..M.
MK.NEWS.COM.RED/2026.
