BOGOR-media kriminalitas news.com .Iklim perekonomian di Bogor semakin sulit. Puluhan pabrik berbagai sektor kini sekarat. Setidaknya sudah ada 1.600 orang kena PHK hingga September 2019.
Ya, sejak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mengumumkan 54 pabrik di Kabupaten Bogor bersiap gurung tikar akhir Juli lalu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi di Bumi Tegar Beriman.
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PHI) Disnaker Kabupaten Bogor, Sutinah menjelaskan dari laporan yang dia terima, ada 900 karyawan kena PHK hingga September 2019.
Angka ini masih mungkin berubah. Pasalnya, berdasarkan data terbaru Disnakertrans Jabar, ada 118 pabrik tekstil di Jabar yang bangkrut.
“Data terakhir yang kami terima ada 60 kasus yang berkaitan dengan PHK,” ujarnya kepada media kriminalitas news.com dibogor.
Ada beberapa penyebab yang membuat puluhan pabrik ini gulung tikar. Yakni terus naiknya upah pekerja.
Tercatat upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor sebesar Rp3,7 juta. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya 3,4 juta.
Selain upah yang terus naik, dibukanya keran impor tekstil dari Tiongkok berdampak kepada produksi tekstil dalam negeri.
Belum lagi beberapa pabrik belum mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tekstil.
Kendati demikian, Disnaker Kabupaten Bogor terus berupaya untuk menjadi mediator dalam perselisihan antara karyawan dan juga perusahaan.
“Kita disini juga punya mediator agar sebisa mungkin tidak terjadi pemutusan kerja,” jelasnya.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah PHK tahun ini relatif menurun. Sebagai perbandingan di tahun 2018, ada 1.055 pekerja yang dirumahkan.
Meski belum akhir tahun, kemungkinan penambahan angka PHK klaim dia, tidak terlalu signifikan.
Diluar itu, masih kata Sutinah, selain masalah PHK Disnaker menjadi mediator bagi masalah hubungan industri lainnya seperti pesangon yang tidak dibayar. “Untuk kasus PHK massal sejauh ini ada 24 kasus,” jelasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor Rahmat Surjana menambahkan, Upah Minimum Sektor Kerja (UMSK) dan UMK sangat penting untuk keberlangsungan perkembangan ekonomi dari sektor lapangan kerja.
Meski banyak pekerja kena PHK, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor kata dia, masih menjadi salah satu tertinggi di Jawa Barat. Yakni enam persen pertahun dalam empat tahun.
“Kita juga memberikan kontribusi terbesar ketiga Produk Domestik Regional Bruto (PBDR) Provinsi Jawa Barat sebesar 11 persen pada tahun 2017 setelah Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan Kota Bogor? Meski bukan kawasan industri gelombang PHK juga terjadi di Kota Hujan. Hingga bulan ini ada dua perusahaan garmen gulung tikar. Sekitar 700 karyawan sudah di PHK.
“Ada dua perusahaan yang sedang dalam proses (pailit). Yakni PT SUI dan PT PM,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bogor Sukoco kepada media MK.news .com .Bogor, kemarin.
Dengan begitu, jika ditotal jendral ada 1.600 karyawan di Kota dan Kabupaten Bogor kena PHK sepanjang tahun ini. Kota Bogor : 700 dan Kabupaten Bogor : 900.
Menurut Sukoco, kondisi ini lantaran kondisi ekonomi global yang sedang lesu. Ditambah perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Sehingga orderan menjadi turun hingga 50 persen.
Penurunan itu membuat tidak seimbangnya antara penawaran dengan permintaan. Makanya antisipasi terus dilakukan perusahaan untuk tetap bisa bertahan. Salah satunya mengganti tenaga manusia melalui PHK dan digantikan dengan mesin. “Tentu kita efisiensi dan modernisasi mesin,” jelasnya.
Fenomena gelombang PHK ini, menurut Sukoco tak jauh berbeda seperti tahun 1998 silam saat krisis moneter. Pun di tahun 2008.
“Saat ini berdampak sekali, awalnya faktor UMK yang naik. Setelah itu dipukul dengan pesanan (germen) yang turun lantaran efek perang dagang tadi,” jelas kepada Tim.MK.NEWS.COM…….
