**BPN Kota Depok Ungkap Strategi Penanganan Mafia Tanah dalam Succes Story Rakerda se-Jawa Barat**
MK.NEWS.COM.2024 DEPOK – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, mengapresiasi upaya Kantor Pertanahan Kota Depok dalam menanggulangi mafia tanah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 yang diadakan dari Senin hingga Rabu (22-24 Juli 2024).
“Percepatan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Depok dalam menerapkan program kerja sangat luar biasa. Semangat seperti ini yang harus terus kita pelihara,” ungkap Yuniar Hikmat Ginanjar di sela-sela Rakerda yang bertempat di Alhambra Hotel and Convention, Kabupaten Tasikmalaya.
Menariknya, Kanwil Jawa Barat meminta BPN Kota Depok untuk mempresentasikan alur penanganan mafia tanah dalam sesi ‘Succes Story’ pada Rakerda tersebut.
“Succes Story ini diberikan sebagai sarana, atau contoh konkret, bahwa setiap Kantor Pertanahan bisa melakukan langkah aktif dalam memberantas mafia tanah seperti yang diamanatkan Bapak Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” jelas Yuniar Hikmat Ginanjar.
Lebih lanjut, Ginanjar menegaskan bahwa Rakerda bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menekankan pada penguatan pemahaman teknis pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan kinerja program serta anggaran setiap Kantor Pertanahan di Jawa Barat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, dalam pemaparannya menekankan bahwa kunci sukses menekan mafia tanah terletak pada internalisasi SDM.
“Pencegahan harus dimulai dari internal,” tegas Indra, seraya mengapresiasi hasil kerja jajarannya yang teguh menjaga integritas sebagai abdi negara di bawah Kementerian ATR/BPN.
Pencapaian ini sejalan dengan upaya BPN Kota Depok memberikan pemahaman intens kepada masyarakat melalui sosialisasi pencegahan. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan membuka pintu pelayanan seluas-luasnya merupakan cara terbaik untuk mengedukasi masalah pertanahan di Kota Depok.
Menurut Indra, terbangunnya kesadaran masyarakat adalah tujuan utama BPN Kota Depok, yang berdampak pada munculnya aksi dan reaksi publik.
“Kita bisa melihat bagaimana publik mengaplikasikan program Kementerian ATR/BPN. Dengan meningkatnya kesadaran warga untuk mengecek tanah yang dimiliki, memasang patok, menguasai tanahnya, dan ikut dalam program PTSL, itulah harapan kami,” paparnya.
Terkait penanganan sengketa pertanahan hingga Juli 2024, Indra Gunawan menjelaskan bahwa saat ini terdapat 14 sengketa yang sedang ditangani, dengan 12 kasus dalam tahap penyelesaian. Untuk perkara pertanahan yang masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Depok, ada 83 perkara, di mana 10 selesai dan 73 masih dalam proses. Sementara yang masuk ke meja PTUN ada 7 perkara.
Hadir dalam Rakerda se-Jawa Barat tersebut antara lain Kepala Subbagian Tata Usaha Nina Windialika, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Yoga Munawar, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Dindin Saripudin, Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan Gestyo Suhelmi, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Hodidjah, dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Galang Rambu Sukmara.
(Red/Mk.bonar)www.MediaKriminalitas…..news.Com 2024.
