Satgas PRR Dorong Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Lima Puluh Kota
Lima Puluh Kota,- Kriminalitasnews, com
31JULI 2026
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kegiatan Monev dipimpin Brigjen Pol.
Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., didampingi unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Satgas PRR.
Rapat koordinasi turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, perangkat daerah terkait, serta perwakilan kementerian dan lembaga.
Dalam evaluasi tersebut, Satgas PRR memastikan berbagai program pemulihan terus berjalan sekaligus mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih membutuhkan percepatan penyelesaian.
Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus dilakukan secara terpadu dan terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat terdampak.
“Kita ingin memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor,” tegas Yopie.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana.
Realisasi TKD Capai Rp22,03 Miliar
Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp22,03 miliar dari total alokasi Rp135,63 miliar.
Sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan. Sementara sebagian lainnya masih berada dalam tahapan pengadaan, perencanaan, reviu APIP, hingga survei lapangan.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga terus melakukan sinkronisasi berbagai usulan pendanaan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan program pemerintah pusat.
Pemulihan Ekonomi Mulai Bergerak
Di sektor ekonomi, proses pemulihan mulai menunjukkan perkembangan positif.
Seluruh kolam budidaya perikanan yang terdampak bencana kini telah kembali beroperasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai berangsur normal.
Namun, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut atas usulan tambahan bantuan sosial bagi 99 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Jaminan Hidup (Jadup) bagi 263 jiwa yang telah diajukan kepada Kementerian Sosial.
Sejumlah Infrastruktur Masih Membutuhkan Penanganan:
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan sejumlah infrastruktur strategis masih membutuhkan penanganan segera.
Salah satunya jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang mengalami amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar.
Jalan tersebut akan ditangani melalui pendanaan TKD Kabupaten dengan dukungan Hibah RR BNPB.
Sementara itu, ruas Jalan Provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Penanganan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjamin konektivitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik di wilayah terdampak.
Relokasi dan Huntap Dipacu
Kemajuan juga terlihat dalam pembangunan kawasan relokasi.
Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan.
Sementara lokasi Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun setelah proses sertifikasi lahan selesai.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen membangun 204 unit hunian tetap dari total usulan sebanyak 233 unit, dengan target penyelesaian pada tahun 2026.
Pembangunan Huntap diharapkan menjadi bagian penting dalam mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak ke kondisi yang lebih aman dan layak.
Satgas: Sinergi Jadi Kunci Percepatan
Satgas PRR menekankan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, serta pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar setiap program dapat berjalan sesuai target dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan, proses pemulihan di Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Yang paling penting adalah memastikan setiap program pemulihan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dan pengawasan harus terus diperkuat agar target rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan tepat waktu,” menjadi penekanan dalam pelaksanaan Monev Satgas PRR.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong kembali aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat.
Ahmad Harahap.
