MEDIA KRIMINALITAS.NEWS.COM (Depok), – Komitmen pemimpin kota Depok dan para kepala sekolah SD, SMP dan SMA Negeri tidak akan bisa membantu calon siswa titipan untuk masuk sekolah sudah harga mati, menjadi tanda tanya.

Pasalnya, para anggota DPRD dan pasangan Gubernur wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota secara de’ jure dan de’facto dipilih oleh rakyat secara konstitusional berdasarkan Undang – undang Pemilu.

Sedangkan Pasal 31 UUD 1945 menyatakan
bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap
warga negara tetapi pendidikan dasar
merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh
setiap warga negara dan pemerintah wajib
membiayai kegiatan tersebut.

Kalau kamu daftar online, terkadang suka eror pada operator, sehingga kami menunggu lama normal kembali operatornya saat ingin daftar, katanya kepada wartawan, Kamis (11/6/2025).

Ada aroma kecurangan terhadap sistem zonasi yang di duga permainan Selver daftar di online itu di titik koordinat, seperti jarak rumah, yang jauh di dekatkan dan yang dekat di jauhkan, kata ortu siswa.

Sejauh ini Pemkot sendiri masih menutup kemungkinan tidak bisa membantu warga kota Depok yang belum bisa masuk ke SMP negeri.

Pupus sudah harapan ortu siswa ingin memasukan sekolah anaknya ke negeri meski di berikan harapan ke sekolah swasta dengan janji dapat biaya bantuan dari Pemkot Depok sebesar Rp 1,400.000 ( satu juta, empat ratus ribu rupiah ) dengan kategori orang tidak mampu, itupun KK nya yang terdata di DTKS.

[Observasi&investigasi@www.MediaKriminalitas.News.Com.