MediaKriminalitas.News.Com Seorang wali murid mengeluhkan kutipan sumbangan atau kegiatan sebesar Rp1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Mts Negeri 20 Jakarta Timur diduga melakukan pungutan melalui Komite Sekolah, sumbangan dari para orang tua/wali siswa selama satu tahun dengan rincian sebagai berikut, BBTQ Rp200.000., Persami Rp150.000., Bina Prestasi Rp250.000., LDKS Rp650.000., Total biaya Rp1.250.000.

Dari hasil rapat koordinasi dengan wali murid tentang uang yang di pungut biaya sebesar Rp1.250.000 tersebut. Pihak sekolah Mts Negeri 20 jakarta timur menyerahkan semuanya kepada Komite, namun tidak ada titik temu/solusinya, dalam rapat hanya membahas tentang kegiatan LDKS saja.

Salah satu Ibu/Wali Murid kepada wartawan mengatakan, dalam undangan rapat berbunyi sosialisasi.

“Namun tetap saja tidak mengurangi biaya atau kegiatan yang lainnya,” ungkap ibu yang tidak mau disebutkan namanya, Sabtu (23/9/2023).

Ibu tersebut menambahkan, percuma rapat sosialisasi kalau toh itu juga tetap biaya Rp1.250.000, kami kira sosialisasi dapat mengurangi biaya yang dibebankan kepada wali murid.

“Apakah rapat sosialisasi itu hanya dokumentasi saja agar terlihat ada rapat dengan wali murid,” ucapnya sambil berjalan arah pulang.

Disini juga kami melihat atas sikap

Kepala Madrasah (Kamad) Chusniyati pada saat rapat bersama wali murid hanya mengucapkan, rapat saja dahulu bersama komite beserta jajarannya, padahal disini yang wajib memutuskan persolan biaya seharusnya pihak sekolah Mts Negeri 20 bukan komite.

Terlihat sangat ganjil bilamana keputusan tersebut hanya dilemparkan pada komite yang membuat program BBTQ, Persami, Bina Prestasi, LDKS adalah pihak sekolah Mts Negeri 20 Jakarta Timur.

Masih dari salah satu wali murid bapak-bapak yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, percuma kita memilih sekolah negeri kalau biaya seperti sekolah swasta, yang biayanya sampai jutaan rupiah.

“Kami tidak habis pikir kalau biaya keseluruhan dari kegiatan sekolah Madrasah Negeri mencapai jutaan rupiah, apalagi jujur Om sekarang zaman sulit mencari ekonomi apalagi saya sebagai pekerja serabutan, berharap anak saya sekolah di Mts Negeri dapat mengurangi beban akan tetapi malah sebaliknya menjadi beban,” tuturnya.

Lebih lanjut bapak/wali murid tersebut mengatakan, apakah ini setiap tahun selalu dibebankan kepada wali murid ?, sama saja dong Om bukan sekolah Negeri, tapi sekolah Swasta.

“Kami dari wali murid tentu kecewa dengan para pengurus komite, padahal yang kami ketahui komite adalah kepanjangan tangan atau perwakilan dari wali murid, karena wali murid bukan semuanya mampu sehingga kami berharap ketua komite MTsN 20 jakarta timur Bapak Syahrul Maghfiroh bisa menyampaikan kepada pihak sekolah Mts Negeri, tetapi pada kenyataannya komite yang kami lihat pro kepada pihak sekolah. Ini yang sangat kami sayangkan sebagai wali murid,” ungkapnya.

Padahal sambungnya, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan sudah mencanangkan untuk melarang Madrasah Negeri memungut biaya.

“Dan ditegaskan juga bahwa Kepala MI, MTs dan MA Negeri wajib membebaskan biaya pendidikan seluruh peserta didik dan dilarang memungut biaya dana dari orang tua/wali siswa,” pungkasnya.

(Red/MK.NEWS.COM.2022)