Tanggapi Korupsi yang Diungkap Anak Buahnya didamkar gandara budiana ini Tanggapan nya kepada tim.mk.news.com.
Gandara Budiana
DEPOK – Belakangan ini mencuat kabar terkait dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.
Informasi ini muncul setelah seorang petugas pemadam kebakaran mengunggah protesnya melalui media sosial.
.
Menanggapi persoalan ini pihak Dinas Damkar Kota Depok memberikan bantahan.
Kepala Dinas Damkar Kota Depok Gandara Budiana buka suara terkait aksi yang dilakukan oleh anak buahnya.
Dikutip dari TribunJakarta.com, Rabu (14/4), Gandara saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hal yang dikatakan oleh anak buahnya tidak benar.
Diberitakan sebelumnya, petugas damkar Kota Depok bernama Sandi mengungkap soal dugaan korupsi pengadaan sepatu, selang hingga potongan dana Covid-19.
“Tidak benar itu,” ujar Gandara melalui sambungan telepon pada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Gandara menjelaskan, pengadaan sepatu PDL dengan harga Rp850 ribu per pasang sudah sesuai ketentuan.
Baca: Buntut Petugas Damkar Depok Bongkar Dugaan Korupsi, Kejari Panggil Sejumlah Pejabat
Baca: Curhatan Sandi soal Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok, Selang Cepat Jebol hingga Honor Dipotong
Menurutnya, sepatu PDL berbeda dengan sepatu safety boots.
Bukan hanya itu, Gandara menjelaskan bahwa foto sepatu PDL yang diduga dikorupsi merupakan foto lama.
“PDL itu berbeda dengan sepatu safety boots yang penggunaan di lapangan. Kalau pemadaman itu kan harus lengkap dari mulai helm, tahan panas, sepatunya safety sesuai standar yaitu harvik.”
“Kalau itu kan yang diperlihatkan oleh dia itu kan PDL tahun 2019 ya sudah lama jadi begitu,” tuturnya.
Gandara juga memastikan tak ada pemotongan honor petugas non ASN.
Ia menjelaskan, pemotongan sebesar Rp200 ribu digunakan untuk BPJS.
“Kalau yang BPJS ya memang ada. Kalau penarikan itu kan ada kewajiban dari pemerintah, dari pemberi kerja dan pekerja untuk BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara kolektif.”
“Jadi kan tidak mungkin satu persatu tapi kolektif oleh bendahara disini disampaikan ke BPJS,” katanya.
“Aturan memang begitu ada tiga persen oleh pemberi kerja dan dua persen pekerja itu sendiri,” ia menegaskan.
Sebelumnya, foto Sandi saat melakukan aksi protes soal dugaan korupsi di tubuh Dinas Damkar Kota Depok viral di media sosial.
Dalam protesnya, Sandi mengungkapkan banyak peralatan damkar yang dibeli namun tidak mendukung kinerja di lapangan.
Imbasnya, Sandi mendapat ancaman hingga intimidasi.
Bahkan hal tersebut juga dialami oleh rekan-rekan sejawatnya.
Meski begitu, Sandi enggan mengungkap siapa atasan yang mengancamnya dan teman-teman sejawatnya.
“Saya nggak bisa sebut nama. Ada bantuan dari kuasa hukum, jaga-jaga takutnya jadi blunder buat saya,” ujarnya.
Menurut Sandi, alasannya melakukan aksinya hanya untuk memperjuangkan haknya sebagai personel damkar….ungkapnya kepada TIM.mediakriminalitasnews.com.
(RED/MK.NEWS.COM).
Editor/jainal aripin..
WWW.MEDIAKRIMINALITASNEWS.COM.
COPYRIGHT2021.
